CokroNesia – Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober di Indonesia. Peringatan ini merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara.
Adapun adanya peringatan kesaktian Pancasila ini, karena sebagai landasan ideologi yang kuat dan mengedepankan persatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara pancasila, yang terdiri dari lima sila, berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelima sila tersebut, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencakup nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks masyarakat miskin, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Secara maksud, hari kesaktian pancasila Sebaai pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, seharusnya masyarakat dapat bersatu dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih merata, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung.
Maka sejauh ini, mendalami makna Pancasila sebagai pedoman yang relevan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dianggap penting.
Dampak Pancasila, Masyarakat Miskin Harus Kecipratan ini!
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Lima sila yang menjadi inti Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi seharusnya, diaktualisasikan melalui berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Salah satu aspek yang bisa diaplikasikan adalah sila ke-2, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan pada pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan kerja.
Dalam sila ke 2 ini, seharusnya pemerintah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi.
Lapangan pekerjaan memang terkhusus orang yang dianggap miskin di Indonesia. Dalam lapangan kerja ini, orang yang stritifikasi sosialnya ke atas dilarang mendaftar, atau merekomendasikan anaknya.
Sebab sejauh negara ini merdeka dari penjajah, hingga saat ini lapangan pekerjaan yang fokus pada masyarakat miskin masih belum ada.
Tak hanya itu, dari dulu hingga sekarang, lapangan pekerjaan hanya terfokus pada orang-orang yang memiliki kenalan orang dalam, meski orang tersebut tergolong sudah mampu dalam segi finansial.
Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta, Saudagar, pengusaha dan masyarakat sipil harus mewajibkan diri untuk berkontribusi melalui inisiatif sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Seharusnya mereka yang dianggap para elite, bergotong royong dalam memikirkan masyarakat miskin di Indonesia ini. Artinya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan syarat yang mudah dari para elite ekonomi ini.
Tak hanya soal pekerjaan, program-program kesehatan dan pendidikan yang layak juga sangat penting. Yakni melalui sila-sila Pancasila, Pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat miskin mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup mereka.
Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi alat yang nyata untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Hari Kesaktian Pancasila, Publik Sudah Dilayani Secara Adil?
Pentingnya keadilan sosial dalam pelayanan publik merupakan isu yang mendesak di banyak masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.
Masyarakat miskin sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan akses yang layak terhadap pelayanan kesehatan dan administrasi publik. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila yang mengamanatkan bahwa keadilan sosial harus dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa kecuali.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga medis dan minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia.
Keterbatasan fasilitas kesehatan ini sangat berdampak pada masyarakat miskin, yakni mereka sering kali terpaksa menempuh jarak yang jauh untuk mencari pengobatan, hanya untuk menemukan bahwa layanan yang tersedia tidak memadai.
Selain itu, penanganan administratif yang tidak adil sering kali mempersulit masyarakat untuk mengakses hak-hak mereka.
Misalnya, proses bertele-tele dalam mendapatkan pengesahan dokumen maupun akses terhadap bantuan sosial dapat menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang sudah berada dalam kondisi terdesak.
Ditambah lagi, yakni sesuai dengan informasi-informasi yang beredar selama ini terkait adanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pemerintahan juga menambah kesulitan rakyat.
Beberapa individu atau oknum, mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk merugikan masyarakat miskin, misalnya dengan meminta suap untuk memproses layanan yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah.
Praktik-praktik semacam ini jelas bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengharuskan pelayanan publik berlangsung dengan adil dan transparan.
Maka dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai Pancasila dan penerapan kebijakan yang pro rakyat sangat penting untuk memastikan hak-hak masyarakat miskin dapat terpenuhi dan keadilan sosial dapat terwujud dalam setiap aspek pelayanan publik.
Adanya Pungli dari Okum Akan Mencoreng Makna Hari Kesaktian Pancasila
Pungutan liar, atau sering disingkat pungli, telah menjadi isu signifikan yang berdampak pada citra pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila.
Hari Kesaktian Pancasila, yang diperingati setiap 1 Oktober, adalah momen untuk memperkuat komitmen masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Namun, jika praktik pungli dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan dokumen di desa-desa, tentu akan mencoreng makna luhur dari hari tersebut.